BERN, - Pemerintah Swiss telah memveto permintaan Denmark untuk memasok Ukraina dengan kendaraan lapis baja buatan Swiss. Langkah veto itu dilakukan dengan alasan kebijakan netralitas.
Sebelumnya, Kopenhagen berencana untuk menyumbangkan kendaraan pengangkut personel lapis baja Piranha III ke Ukraina untuk digunakan dalam konflik dengan Rusia. Namun, Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi menolak permintaan untuk mengirim sekitar 20 unit kendaraan tipe itu ke Kiev.
Denmark sebelumnya berkomitmen untuk tidak mengekspor kembali senjata buatan Swiss ke negara lain tanpa persetujuan Bern.
Meski Swiss sendiri sebelumnya telah meninggalkan kebijakan netralitas-nya dengan ikut menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas serangan militer terhadap Ukraina, namun Bern mengatakan netralitasnya tidak mengizinkan penyediaan senjata untuk digunakan di zona konflik.
Menurut laporan media Swiss, SRF, Dewan Federal Swiss dapat mengubah pendiriannya mengenai masalah ini setelah sejumlah anggota parlemen Swiss mengatakan ada beberapa kelonggaran dalam Undang-Undang Materi Perang negara itu. Dalam pandangan mereka, undang-undang tersebut memungkinkan Bern untuk mengizinkan negara lain mengekspor kembali persenjataan mereka ke zona konflik dalam keadaan tertentu.
Sikap Swiss tersebut sebelumnya juga ditunjukkan oleh Jerman, yang juga enggan memasok senjata ke zona konflik. Hanya saja, sikap itu berubah setelah Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina.
“Invasi Rusia ke Ukraina menandai titik balik. Ini mengancam seluruh tatanan pasca-perang kami”, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pada akhir Februari kemarin seraya menambahkan bahwa Berlin akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Kiev.
Rusia menyerang Ukraina pada akhir Februari, menyusul kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014. Operasi militer khusus dilancarkan setelah Presiden Rusia mengakui kemerdekaan republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, yang terletak di wilayah Donbass. Protokol perjanjian yang diperantarai oleh Jerman dan Prancis tersebut dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
